Dinamika Politik Dinasti: Penilaian 79 Anggota DPR untuk 2024–2029

DINAMIKA POLITIK DINASTI: PENILAIAN 79 ANGGOTA DPR UNTUK 2024–2029

Abstrak

Sebuah survei yang dirilis oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada tanggal 24 September 2024 menunjukkan bahwa 79 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpartisipasi dalam aktivitas politik selama periode 2024–2029. Hubungan kekerabatan antara caleg dan pejabat, termasuk kepala daerah dan pejabat pusat, mencakup hubungan ayah-anak, suami-istri, dan keluarga lainnya, menurut penelitian ini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan gangguan fungsi legislatif karena orang-orang yang dekat dengan pemimpin politik akan memengaruhi DPR. Jawa Barat mengatakan bahwa Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan memiliki afiliasi politik terbanyak. Ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi proses demokrasi Indonesia, di mana dominasi politik dapat mendukung nilai-nilai komunitas yang sehat dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan yang lebih berbasis.

Kata Kunci : Dinasti Politik, Calon Anggota DPR, Demokrasi Indonesia

PENDAHULUAN 

Proses politik yang dinamis di Indonesia semakin kompleks, terutama karena pemilihan umum dan periode anggota DPR 2024–2029. Menurut survei yang dirilis oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada tanggal 24 September 2024, setiap 79 anggota DPR berafiliasi dengan partai politik. Angka ini mencerminkan adanya relasi kekerabatan yang kuat antara calon DPR dan kekuasaan pemangku, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hubungan ini mencakup hubungan suami-istri, ayah-anak, dan masalah lain yang terkait dengan elit politik. Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, fenomena ini tidak hanya melemahkan ketahanan sistem politik tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia.

Olitik dinasti adalah praktik di mana nilai-nilai politik dan posisi publik secara konsisten dijunjung tinggi dalam satu kelompok atau kelompok. Ini dapat membantu mengatasi munculnya sentimen kekuasaan yang berpotensi mengurangi partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses politik. Fenomena ini dapat terlihat jelas dalam konteks pemilu 2024 berkat banyaknya tindakan legislatif yang berasal dari pejabat aktif atau pejabat mantan. Misalnya, ada caleg semi-politik di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara masing-masing memiliki tujuan caleg mereka sendiri. Data ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia menjadi fokus praktik politik dinamis ini. Pengurangan kesempatan bagi setiap individu dari kecenderungan umum masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik adalah salah satu efek negatif dari politik demokratis. Dengan begitu banyak anggota DPR yang merupakan anggota. 

Selain itu, politik yang dinamis dapat memperburuk korupsi dan nepotisme pemerintah. Ada kemungkinan besar konflik antara cabang legislatif dan eksekutif yang sangat terkait terjadi ketika kekuasaan dimiliki oleh satu kelompok atau kelompok. Situasi seperti ini dapat menyebabkan lingkungan di mana kebijakan publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 174 anggota DPR yang terlibat dalam aktivisme politik. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah ini lebih kompleks daripada angka yang disebutkan Formappi.

Penting bagi publik untuk menjadi lebih kritis dalam menentukan seberapa lama mereka terlibat dalam perdebatan dalam konteks pemilu yang akan datang. Pemilih harus mempertimbangkan kualitas dan integritas calon selain reputasinya atau hubungannya dengan politisi terkenal. Kesadaran akan konsekuensi buruk dinasti politik.

METODE PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena politik yang berubah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan periode DPR dari tahun 2024 hingga 2029. Studi ini didasarkan pada laporan yang diterbitkan pada 24 September 2024 oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang menyatakan bahwa 79 anggota DPR saat ini memiliki hubungan dekat dengan masyarakat umum dan elit politik.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menganalisis berita dan informasi di media sosial, terutama akun Forum Keadilan TikTok dan sumber berita terpercaya lainnya. Peneliti melihat debat dan wawancara Formappi dan topik politik lainnya di video dan postingan. 

Data primer berasal dari artikel berita dan laporan asli Formappi yang mendukung temuan mereka; selain itu, data sekunder berasal dari video TikTok yang relevan di mana para peneliti mencatat informasi tentang nama-nama anggota DPR yang terkait dengan aktivisme politik. Selain itu, para peneliti menggunakan platform media sosial untuk memeriksa opini publik dan perasaan publik mengenai masalah ini untuk memberikan pandangan yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Pemilihan umum dan pemilihan ulang anggota DPR untuk periode 2024–2029 adalah bagian penting dari dinamika politik Indonesia yang semakin menantang. Seperti yang dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada tanggal 24 September 2024, sekitar 79 anggota DPR terlibat dalam aktivitas politik. Setelah membaca artikel ini melalui akun Forum Keadilan TikTok, saya ingin membahas dampak dan implikasi fenomena ini terhadap demokrasi Indonesia.

Pertama dan terpenting, perlu diingat bahwa dinamika politik dalam pemerintahan Indonesia bukan sesuatu yang baru. Praktik ini telah menjadi sangat populer sejak reformasi, di mana kekuasaan sering diberikan kepada satu kelompok atau sekelompok orang. Forum Keadilan menunjukkan melalui video yang diunggah di TikTok bagaimana hubungan antara orang-orang ini mendorong kekuasaan dan juga meningkatkan kemampuan individu dari berbagai kelompok.

      Dari perspektif demokratis, prinsip dasar pemerintahan demokratis dapat didasarkan pada politik demokratis. Menurut Pancasila, rakyat harus menjadi pusat dari kedaulatan, di mana kekuasaan diberikan kepada dan untuk rakyat. Namun, kemampuan publik untuk memilih pemimpin yang memahami kebutuhan mereka sangat terbatas ketika segelintir kelompok tidak dapat mencapai kesepakatan.

 

Ini menyebabkan ketidakadilan sosial, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditanamkan dalam demokrasi.

Forum Keadilan juga menyatakan melalui akun TikTok yang disebutkan di atas bahwa korupsi dan nepotisme sering dikaitkan dengan politik yang dinamis. Ketika anggota pemerintah mengambil sikap strategis, ada risiko besar bahwa kebijakan publik akan bergantung pada kepentingan pribadi daripada kebutuhan masyarakat umum. Ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, peristiwa politik yang terjadi menjelang pelantikan DPR pada 1 Oktober 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi masalah besar. Sangat penting untuk mendorong diskusi tentang reformasi sistem politik dan reformasi umum agar setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, karena jumlah anggota DPR yang terlibat dalam politik semakin meningkat. Pada dasarnya, kita dapat memastikan bahwa perilaku masyarakat adil dan dipengaruhi oleh diskusi mereka dengan melakukan ini.

Gambar 3.1 Kurva Partai

Grafik berikut menunjukkan dengan jelas berapa banyak anggota legislatif dari masing-masing partai politik yang terlibat dalam politik dinamis selama periode 2024–2029. Data ini terkait dengan masalah terbaru yang dibahas sebelum DPR pada 24 September 2024, yang menunjukkan bahwa 79 anggota caleg terlibat dalam politik dinamis. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Partai A memiliki jumlah anggota afiliasi dinasti tertinggi, yaitu 15 orang. Ini menunjukkan bahwa Partai A memiliki komitmen yang lebih besar terhadap anggota caleg yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin politik sebelumnya atau yang telah dipetakan dalam partai.

Terakhir, Partai B dan Partai C memiliki jumlah caleg yang cukup besar, masing-masing dengan sekitar dua belas dan sepuluh caleg afiliasi dinasti. Ini menunjukkan bahwa banyak bagian kecil masyarakat mengalami fenomena politik dinamis. Sebaliknya, Partai D, E, F, G, H, I, dan J memiliki afiliasi dinasti yang lebih besar, dengan sembilan hingga satu anggota, meskipun mereka lebih kecil daripada partai besar. Mereka juga harus mempertimbangkan keberadaan caleg dengan afiliasi dinasti.

Mengambil semua afiliasi dinasti yang berpartisipasi, jumlah total adalah 79. Ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat pada 24 September 2024. Ini menunjukkan bahwa afiliasi dinasti dalam politik adalah masalah yang penting dan harus ditangani. Terlepas dari kenyataan bahwa afiliasi dinasti bukanlah pengukur yang dapat diandalkan, salah satu tren yang muncul adalah kemungkinan nepotisme dan kurangnya kepemimpinan yang efektif di partai politik. 

Ini dapat menghambat pertumbuhan anggota staf baru yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi partai politik untuk memprioritaskan pemilihan caleg berdasarkan integritas, kepribadian, dan komitmen mereka terhadap kebutuhan masyarakat umum daripada afiliasi dinasti atau keturunan keluarga. Selain itu, publik harus terus mengawasi dan mengkritik praktik politik yang berubah-ubah yang dapat merusak demokrasi dan kepercayaan.

KESIMPULAN 

Analisis fenomena politik yang berkembang di Indonesia khususnya selama periode DPR 2024–2029 menghasilkan kesimpulan bahwa masalah ini sangat relevan dan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Kita melihat pola yang merusak sistem politik Indonesia karena 79 anggota DPR terlibat dalam politik. Hubungan erat antara cabang legislatif dan kekuasaan pemangku, baik di tingkat lokal maupun nasional, menciptakan hambatan bagi demokrasi dan kemajuan sosial. Ini berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses politik karena individu dari komunitas mungkin dipengaruhi oleh dominasi kelompok elit.

Karena kepentingan pribadi sering kali bertentangan dengan kepentingan publik, fenomena ini juga dapat mendorong nepotisme dan korupsi. Orang-orang harus menyadari efek buruk dari memiliki wakil politik, dan penting untuk mendorong mereka untuk menjadi lebih kritis dalam membuat keputusan mereka sendiri. Dengan DPR yang lebih stabil, reformasi dalam sistem politik dan masyarakat umum kemungkinan besar akan menjadi lebih umum. Studi ini menekankan bahwa kesadaran kolektif diperlukan untuk mendukung demokrasi dan membangun struktur legislatif yang lebih representatif dan transparan. Transisi demokrasi Indonesia dapat dicirikan oleh dominasi politik yang terus-menerus jika tidak ada tindakan khusus untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA 

Forum Keadilan. Jelantik Eps. 19. 10 Desember 2024. Dinasti Politik di Parlemen, Kekuasaan Yang Berkelanjutan ??? https://vt.tiktok.com/ZS6eQCHCy/