KETIKA AKSES MENJADI UJIAN PERTAMA PENDIDIKAN DI PELOSOK NEGERI INDONESIA

KETIKA AKSES MENJADI UJIAN PERTAMA PENDIDIKAN DI PELOSOK NEGERI INDONESIA

Penulis : Sinta 
Prodi/Kampus: Jurusan tadris ilmu pengetahuan sosial/ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 

Rasa aman dan tenang seharusnya menjadi hal pertama yang dirasakan oleh seorang siswa ketika berangkat ke sekolah. Ia seharusnya bisa berangkat dengan perasaan tenang, bukan dengan rasa was-was karena harus melewati jalan licin, kubangan lumpur, dan sungai yang harus diseberangi dengan kekhawatiran arusnya tiba-tiba deras. Namun, realitas yang ditampilkan dalam sebuah video viral milik seorang guru pelosok bernama Damayanti Siregar justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Di Desa Nahula Julu, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Damayanti setiap pagi merekam perjalanannya menuju sekolah. Jalan yang ia lalui bukanlah aspal mulus, melainkan tanah merah yang ketika hujan berubah menjadi lumpur pekat. Roda motornya sering selip, bahkan harus turun dan mendorong. Di beberapa titik, ia dan murid-muridnya harus menyeberangi sungai tanpa jembatan permanen. Ia menuliskan sebuah kalimat yang sangat membekas: "pergi sekolah lewat lumpur, pulang sekolah lewat lumpur." Video tersebut bukan sekadar konten media sosial, melainkan sebuah potret jujur tentang bagaimana akses jalan menjadi ujian pertama pendidikan di pelosok negeri.

Fasilitas jalan yang aman adalah hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh setiap siswa. Jalan bukan hanya sekadar infrastruktur fisik, tetapi merupakan bagian dari fasilitas pendidikan itu sendiri. Jika kita berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, yang sering terbayang adalah gedung sekolah, meja kursi, papan tulis, dan buku pelajaran. Padahal, ada satu sarana yang lebih fundamental, yaitu jalan menuju sekolah itu sendiri. Tanpa jalan yang layak, gedung sekolah yang bagus pun akan sulit dijangkau.

Anak-anak yang terlihat dalam video Bu Damayanti harus berjalan kaki sambil menenteng sepatu mereka. Mereka memilih untuk tidak memakai sepatu agar tidak rusak oleh lumpur. Ada yang berjalan nyeker, ada yang dibonceng dengan motor yang harus ekstra hati-hati. Kondisi seperti ini jelas tidak memberikan rasa aman dan tenang. Secara fisik, mereka tiba di sekolah dalam keadaan lelah, kotor, dan basah. Secara psikologis, perjalanan yang penuh risiko ini dapat menimbulkan rasa enggan untuk sekolah, terutama saat musim hujan tiba. Bagaimana mungkin seorang anak bisa fokus menerima pelajaran jika sejak pagi energinya sudah habis untuk melawan lumpur?

Inilah yang menjadi ironi besar dalam dunia pendidikan kita. Di kota-kota besar, diskusi pendidikan sudah sampai pada tahap digitalisasi, penggunaan teknologi untuk belajar, dan kurikulum yang memerdekakan bakat. Sementara itu, di pelosok negeri, perjuangan pendidikan masih berada pada level yang paling dasar, bagaimana caranya agar bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ketimpangan akses yang sangat lebar antara pendidikan di kota dan di desa.

Mengapa ketimpangan akses pendidikan ini masih terus terjadi? Bukankah salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa? Dua tujuan tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, baik yang tinggal di pusat kota maupun di pelosok desa.

Ketimpangan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ketidakmerataan prioritas pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan besar memang terus digenjot, namun jalanjalan penghubung antar-dusun dan jalan menuju sekolah yang berstatus sebagai jalan desa sering kali luput dari perhatian. Anggarannya terbatas, perawatannya minim, dan perbaikannya baru dilakukan ketika sudah viral di media sosial. Padahal, jalan inilah yang setiap hari dilalui oleh siswa dan guru.

Kedua, adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan dengan kebijakan infrastruktur. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang peningkatan kualitas belajar, di sisi lain jalan menuju sekolah masih rusak parah. Sekolah sudah dibangun dan guru sudah ditempatkan, tetapi aksesnya tidak memadai. Akibatnya, proses pendidikan tidak berjalan optimal karena energi sudah habis di perjalanan.

Ketiga, negara belum sepenuhnya hadir dalam bentuk yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pelosok. Bantuan sering kali datang dalam bentuk program dan simbol, tetapi yang dibutuhkan warga adalah hal yang sangat konkret, seperti jembatan yang kokoh, jalan yang tidak lagi berlumpur, dan rasa aman bagi anak-anak mereka. Ketika negara belum hadir secara nyata, maka masyarakat harus bertahan dengan cara mereka sendiri, saling membantu, bergotong royong, dan mengandalkan keberanian para guru untuk tetap membuka akses pendidikan.

 

Oleh karena itu, sudah seharusnya cara pandang kita tentang fasilitas pendidikan diperluas. Fasilitas pendidikan bukan hanya yang ada di dalam pagar sekolah, tetapi juga yang ada di luar pagar sekolah, yaitu jalan menuju ke sana. Pemerintah perlu memasukkan akses jalan sekolah sebagai salah satu indikator pelayanan dasar pendidikan. Dana Desa seharusnya lebih diprioritaskan untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi akses utama pendidikan. Selain itu, perlu ada solusi yang sesuai dengan kondisi setempat, seperti penyediaan perahu sekolah di daerah aliran sungai, asrama sederhana untuk guru dan siswa yang rumahnya sangat jauh, serta perbaikan jembatan gantung dengan melibatkan partisipasi warga.

 

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Bu Damayanti Siregar adalah sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa di tengah keterbatasan akses, pendidikan tetap harus diperjuangkan. Namun, perjuangan itu seharusnya tidak ditanggung sendirian oleh guru dan murid. Jika tujuan negara adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka memastikan seorang anak bisa berangkat ke sekolah dengan rasa aman dan tenang adalah wujud kesejahteraan yang paling dasar dan paling nyata. Karena tanpa jalan yang aman, tanpa rasa tenang di perjalanan, maka tujuan untuk mencerdaskan itu pun belum benar-benar dimulai.