Viral Belum Tentu Mewakili Rakyat, Menimbang Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi

 

Viral Belum Tentu Mewakili Rakyat, Menimbang Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi
 Nama : Maida Salma
Nim : 2530104084

Ketika sebuah tuntutan memenuhi linimasa, kita mudah menyebutnya sebagai suara rakyat. Ribuan komentar tampak seperti persetujuan bersama, sedangkan unggahan yang dibagikan berulang kali seolah menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan hal yang sama. Namun, sebelum keramaian tersebut diterjemahkan sebagai kehendak publik, ada pertanyaan yang perlu diajukan, apakah suara yang paling sering terlihat selalu mewakili kepentingan yang paling luas?

Pertanyaan ini bukan alasan untuk meremehkan aspirasi warganet. Sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar demokrasi tidak menyempit menjadi perlombaan merebut perhatian. Media sosial perlu dihargai sebagai tempat menyampaikan kritik, mengajukan tuntutan, dan mengawasi kekuasaan. Akan tetapi, viralitas tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keterwakilan rakyat.

Persoalannya bukan memilih antara mendengarkan media sosial atau mengabaikannya. Tantangannya adalah memastikan bahwa suara yang ramai tetap diperiksa, sementara kepentingan yang tidak terlihat tetap memperoleh tempat.

 

Dari Linimasa ke Lembaga Perwakilan

Penyebaran “17+8 Tuntutan Rakyat” pada 2025 memberikan contoh hubungan antara percakapan digital dan lembaga politik. Sebagaimana diberitakan detikNews dalam artikel “Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Dibawa ke Senayan” pada 5 September 2025, tuntutan yang viral di media sosial tersebut kemudian diserahkan oleh sejumlah aktivis dan influencer kepada DPR. Mereka juga meminta bukti konkret atas tindak lanjut tuntutan, bukan sekadar janji.  

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas politik di media sosial tidak selalu berhenti pada komentar dan pembagian ulang unggahan. Dalam kasus ini, aspirasi yang beredar secara daring dilanjutkan melalui penyampaian tuntutan kepada lembaga perwakilan. Ada upaya menghubungkan percakapan publik dengan pihak yang memiliki kewenangan politik.  

Dalam pembahasan dasar-dasar ilmu politik, peristiwa itu dapat dianalisis sebagai bentuk partisipasi warga dan penyaluran kepentingan. Warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang mengajukan tuntutan mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Karena itu, menilai seluruh aktivitas politik digital sebagai kegiatan yang tidak berguna merupakan pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Meski demikian, mengakui manfaat media sosial tidak berarti menerima setiap klaim keterwakilan tanpa pemeriksaan. Menyampaikan aspirasi merupakan satu hal; membuktikan bahwa aspirasi tersebut mewakili seluruh masyarakat merupakan hal lain.

 

Ramai Belum Tentu Mewakili

Persoalan muncul ketika ukuran perhatian disamakan dengan ukuran keterwakilan. Jumlah komentar dan pembagian ulang memperlihatkan respons terhadap sebuah unggahan, tetapi angka itu sendiri belum menjawab siapa yang terlibat dan kelompok mana yang belum terdengar.

Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 menyatakan, “terdapat 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2024 dan 69,21 persen di tahun 2023.” Data tersebut menunjukkan peningkatan akses internet, tetapi bukan jumlah pengguna media sosial yang aktif menyampaikan pendapat politik.  

Perbedaan ini penting. Mengakses internet tidak otomatis berarti mengikuti perdebatan kebijakan, memahami tuntutan yang beredar, atau menyampaikan pilihan politik secara terbuka. Oleh sebab itu, data akses internet tidak cukup untuk membuktikan bahwa percakapan di suatu platform merupakan gambaran utuh pandangan masyarakat.

Dari sini, klaim seperti “rakyat sudah bersuara” perlu disampaikan secara lebih hati-hati. Rakyat yang mana? Apakah kelompok terdampak langsung sudah dilibatkan? Apakah warga yang tidak mengikuti percakapan daring memiliki pandangan yang sama? Pertanyaan tersebut bukan upaya melemahkan kritik, melainkan cara menjaga agar kritik tidak menggunakan nama seluruh rakyat tanpa dasar yang memadai.

Namun, kehati-hatian terhadap klaim mayoritas juga tidak boleh digunakan untuk meremehkan kelompok kecil. Keluhan mengenai ketidakadilan tetap layak diperiksa meskipun hanya disampaikan sedikit orang. Demokrasi seharusnya tidak mengharuskan seseorang mengumpulkan ribuan dukungan terlebih dahulu agar pengalamannya dianggap penting.

Dengan demikian, ada dua kekeliruan yang harus dihindari: menganggap suara paling ramai pasti mewakili semua orang, dan menganggap suara yang tidak ramai tidak memiliki nilai.

 

Karhutla, Kepentingan Publik Tidak Harus Menunggu Viral

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat menjadi contoh pembanding untuk menilai hubungan antara perhatian publik dan tanggung jawab negara.

Mengutip laporan ANTARA berjudul “Menhut sebut koordinasi dan partisipasi publik kunci tekan karhutla”, yang terbit pada 6 Mei 2026, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa luas karhutla pada 2025 mencapai 359.619,42 hektare, turun dari 376.805,05 hektare pada 2024. Angka tersebut merujuk pada luas karhutla, bukan jumlah titik panas.  

Data itu tidak membuktikan seberapa viral karhutla di media sosial. Data tersebut juga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa pemerintah hanya bertindak setelah suatu peristiwa ramai dibicarakan. Namun, keberadaan persoalan karhutla membuka pertanyaan yang relevan: apakah perhatian terhadap suatu masalah publik layak bergantung pada kemampuannya mendominasi linimasa?

Jawabannya seharusnya tidak. Kebutuhan masyarakat terdampak tetap perlu diperhatikan, terlepas dari seberapa sering pengalaman mereka muncul di layar pengguna media sosial. Penilaian terhadap persoalan publik seharusnya mempertimbangkan kondisi lapangan, kebutuhan warga, serta tanggung jawab lembaga yang berwenang.

Apabila viralitas dijadikan syarat tidak tertulis untuk memperoleh perhatian, warga akan menerima beban tambahan. Mereka bukan hanya harus menghadapi persoalan, tetapi juga harus membuat persoalan tersebut cukup menarik untuk dibagikan.

Di sinilah karhutla berhubungan dengan persoalan keterwakilan. Kepentingan masyarakat tidak boleh dinilai hanya dari banyaknya unggahan tentang mereka. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah pengalaman mereka didengar, kebutuhan mereka diketahui, dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan.

 

Mendengar Aspirasi, Memeriksa Tindak Lanjut

Pemerintah dan lembaga perwakilan perlu menghindari dua sikap ekstrem: mengikuti semua tuntutan viral tanpa pemeriksaan atau mengabaikannya karena dianggap sekadar keramaian internet.

Mengikuti percakapan populer tanpa menilai bukti dan dampaknya berisiko mengesampingkan kepentingan yang belum terlihat. Sebaliknya, menolak kritik hanya karena disampaikan melalui media sosial dapat menutup jalur aspirasi yang digunakan warga.

Jalan yang lebih bertanggung jawab adalah memperlakukan aspirasi digital sebagai masukan yang perlu diproses secara terbuka. Lembaga publik seharusnya menjelaskan persoalan yang diterima, bukti yang diperiksa, kelompok yang diajak berdialog, dan alasan di balik keputusan. Jika suatu tuntutan belum dapat dipenuhi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal.

Kasus “17+8 Tuntutan Rakyat” memperlihatkan pentingnya membedakan penyampaian aspirasi dan pelaksanaannya. Pemberitaan detikNews mengenai penyerahan tuntutan kepada DPR membuktikan adanya langkah memasuki saluran kelembagaan. Namun, penyerahan dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tuntutan telah dijalankan.  

Karena itu, keberhasilan partisipasi tidak cukup dinilai dari seberapa luas sebuah isu dibicarakan. Pertanyaan berikutnya harus lebih konkret: apakah ada tanggapan yang jelas, proses yang bisa diawasi, dan hasil yang dapat diperiksa?

 

Demokrasi Melampaui Linimasa

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membaca percakapan digital secara kritis. Sebelum menyebut sebuah unggahan sebagai suara seluruh rakyat, kita perlu memeriksa sumber, memahami konteks, serta mencari pandangan pihak yang terdampak langsung. Membagikan informasi sebaiknya menjadi bagian dari usaha memahami persoalan, bukan pengganti pemahaman itu sendiri.

Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada pengguna media sosial. Lembaga politik tetap perlu menyediakan jalur aspirasi yang tidak mensyaratkan popularitas. Pengaduan resmi, konsultasi publik, dan dialog dengan kelompok terdampak seharusnya berfungsi sebelum sebuah persoalan menjadi viral.

Media sosial dapat menjadi pintu masuk menuju demokrasi yang lebih terbuka. Akan tetapi, ia tidak boleh menjadi satu-satunya tempat untuk menentukan siapa yang didengar dan kepentingan mana yang dianggap penting.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya terlihat dari kebebasan warga mengisi linimasa, melainkan juga dari kesediaan lembaga politik mendengar mereka yang tidak memiliki panggung. Yang viral layak didengar, tetapi yang tidak viral tidak boleh dianggap tidak ada.

https://news.detik.com/berita/d-8097215/setelah-17-8-tuntutan-rakyat-dibawa-ke-senayan https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunica tion-statistics-indonesia-2024.html 

https://www.antaranews.com/berita/5556387/menhut-sebut-koordinasi-dan-partisipasipublik-kunci-tekan-karhutla 

https://news.detik.com/berita/d-8097215/setelah-17-8-tuntutan-rakyat-dibawa-ke-senayan