Anggaran Pendidikan Besar, Namun Kualitas Belum Memadai

 Anggaran Pendidikan Besar, Namun Kualitas Belum Memadai

Oleh:
Namirah Zahwa Azkia
Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

Pendidikan adalah urusan paling mendasar dan terpenting bagi masa depan suatu bangsa. Ini adalah kunci utama untuk mengeluarkan rakyat dari kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan menjadikan negara kita mampu bersaing di panggung dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sudah sejak lama menunjukkan keseriusan dengan menyediakan uang yang sangat banyak untuk sektor ini. Anggaran pendidikan wajib dialokasikan minimal 20 persen dari total uang negara, sesuai amanat undang-undang. Pada tahun 2020, jumlah uang yang disiapkan mencapai angka fantastis, sekitar Rp450 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan sebesar Rp450 triliun pada tahun 2020 dibagi ke dalam tiga saluran utama: belanja pemerintah pusat sekitar Rp157 triliun, transfer ke daerah sekitar Rp306 triliun, dan sisanya melalui pembiayaan program lain. Meski angkanya terlihat sangat besar, laporan Bank Dunia (World Bank, 2020) mencatat bahwa pengeluaran pendidikan Indonesia hanya sekitar 3,6 persen dari PDB. Angka ini masih berada di bawah standar rata-rata negara OECD yang mengalokasikan lebih dari 5–6 persen PDB untuk pendidikan. Selain itu, Indonesia berada di peringkat 68 dari 78 negara dalam survei PISA 2018. Fakta ini menunjukkan bahwa tingginya anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas hasil belajar siswa.

Harapan utamanya adalah mutu pendidikan bisa meningkat pesat dan dirasakan seluruh masyarakat. Namun, besarnya anggaran belum memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah jumlah siswa yang sangat banyak, lebih dari 55 juta jiwa, sehingga dana per siswa menjadi kecil. Dampaknya terlihat dari fasilitas yang tidak merata, buku yang kurang memadai, peralatan praktik yang usang, serta guru yang masih banyak menerima gaji rendah.

 

Uang Sudah Banyak, Tapi Hasil Mutu Kurang

Meskipun alokasi anggaran sudah besar, hasil mutu pendidikan secara keseluruhan masih belum memadai. Dana yang besar tidak sebanding dengan jumlah siswa yang harus dibiayai. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, jarak kualitas pendidikan Indonesia masih cukup terlihat. Misalnya, Finlandia, yang sering menjadi acuan keberhasilan pendidikan dunia, mengeluarkan lebih dari USD 12.000 per siswa per tahun (UNESCO, 2021), sedangkan Indonesia hanya sekitar USD 1.200 per siswa.

Perbedaan ini bukan hanya menunjukkan besarnya investasi, tetapijuga fokus prioritas pemerintah terhadap sektor pendidikan. Finlandia juga menerapkan standar tinggi bagi profesi guru. Menjadi guru di sana harus melalui seleksi ketat dan pendidikan magister yang diwajibkan oleh negara. Dampaknya, kualitas pembelajaran menjadi jauh lebih efektif karena guru benar-benar menjadi profesi yang dihargai dan didukung penuh.

Negara maju lain seperti Jepang dan Korea Selatan juga mengalokasikan anggaran tinggi untuk teknologi pendidikan, riset sekolah, serta pelatihan guru yang dilakukan secara berjenjang. Jepang terkenal dengan budaya lesson study, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan terus-menerus untuk memperbaiki metode mengajar. Korea Selatan pun menempatkan investasi besar pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dan jaringan internet berkecepatan tinggi yang menjangkau hampir seluruh sekolah.

Dari contoh tersebut, terlihat bahwa keberhasilan negara maju bukan semata terletak pada jumlah anggaran yang besar, tetapi pada pemetaan kebutuhan, prioritas pada sumber daya manusia, dan konsistensi pengembangan sistem pendidikan.

 

Hal-Hal yang Menghambat Mutu Pendidikan

Ada beberapa masalah besar yang menjadi tembok penghalang, membuat uang pendidikan tidak bisa bekerja maksimal.

 

Pertama, adalah masalah pembagian uang yang belum adil dan tidak tepat sasaran. Uang sering kali menumpuk di pusat dan di kota-kota besar yang fasilitasnya sudah lengkap, sementara sekolah di desa atau daerah terpencil kesulitan mendapatkannya. Ini membuat kualitas sekolah di kota dan di desa sangat jauh berbeda. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit juga sering membuat dana terlambat sampai ke sekolah yang paling membutuhkan, sehingga kegiatan belajar mengajar sering terhambat.

Kedua, kualitas guru sebagai pelaksana pendidikan yang belum memenuhi standar. Banyak guru yang kesulitan menguasai dan menerapkan teknologi atau metode pengajaran modern yang sangat cepat berkembang. Pelatihan yang mereka dapatkan seringkali kurang berkualitas dan tidak rutin, sehingga guru di daerah tidak punya kesempatan untuk meningkatkan dliri. Padahal, guru yang berkualitas adalah penentu utama keberhasilan belajar.

Ketiga, pelajaran (kurikulum) dan cara mengajar yang belum bagus dan kurang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Pelajaran yang terlalu banyak teori dan menuntut hafalan tanpa praktik membuat siswa kurang siap untuk bekerja. Sistem ini gagal mendorong siswa untuk berpikir kritis, mencari solusi kreatif, atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik, padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Keempat, fasilitas sekolah yang masih kurang di banyak daerah. Bukan hanya soal gedung, tapi juga fasilitas dasar seperti toilet yang bersih, air bersih yang memadai, jaringan internet yang stabil, hingga buku-buku perpustakaan yang terbaru. Tanpa fasilitas dasar ini, kegiatan belajar mengajar menjadi sangat sulit, dan siswa tidak bisa melakukan praktik atau belajar keterampilan baru.

Terakhir, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan uang yang belum ketat. Lemahnya pengawasan membuat masalah sulit ditemukan dan diperbaiki dengan cepat. Akibatnya, uang bisa saja terpakai untuk hal yang tidak penting, atau bahkan disalahgunakan, dan masalah yang sudah lama ada terus berlanjut tanpa penyelesaian yang serius.

 

Cara dan Solusi untuk Meningkatkan Mutu

Supaya uang pendidikan yang banyak itu benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan mutu, ada beberapa langkah perbaikan yang harus dilakukar secara terpadu.

 

Solusi pertama adalah memperbaiki pembagian dan cara mengelola uang pendidikan. Pemerintah harus membuat sistem yang lebih terbuka dan memastikan uang tersebut langsung disalurkan ke sekolah yang paling membutuhkan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, meningkatkan kemampuan guru secara terus-menerus melalui pelatihan dan memilih guru yang benar-benar berkualitas dan berdedikasi. Pemerintah perlu memberikan beasiswa dan program sertifikasi guru yang diakui secara nasional, sehingga kualitas guru di seluruh Indonesia setara. Penting sekali bagi guru untuk bisa mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat.

Selain solusi yang sudah disebutkan, masih diperlukan langkah yang lebih baru dan kreatif agar peningkatan mutu pendidikan benar-benar terasa. Pertama, pemerintah bisa membuat sistem data pendidikan nasional yang dapat melihat kebutuhan sekolah secara langsung, sehingga anggaran bisa diberikan lebih cepat dan tepat. Kedua, penggunaan sekolah digital dan kelas berbasis komputer dapat membantu sekolah di daerah terpencil mendapatkan pembelajaran yang sama seperti di kota besar, tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas fisik. Ketiga, kerja sama dengan dunia kerja dan industri bisa diperluas melalui program magang siswa, sekolah binaan, dan kelas keterampilan khusus, agar pelajaran di sekolah lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Terakhir, pemerintah bisa membuat kompetisi inovasi pendidikan untuk sekolah dan guru, dengan memberikan dana khusus sebagai hadiah, supaya mereka lebih semangat mencoba cara belajar yang baru dan lebih efektif untuk siswa.

 

Harapan Masa Depan dan Pentingnya Kerja Sama

Mutu pendidikan kita menjadi sangat mendesak karena Indonesia sedang mengalami masa penting yang disebut bonus demografi hingga tahun 2030. Di masa ini, kita memiliki kesempatan emas: jumlah penduduk usia kerja (produktif) jauh lebih banyak dari yang tidak bekerja. Pendidikan yang bagus adalah modal utama dan satu-satunya jalan untuk memanfaatkan momentum emas ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju, makmur, dan sejahtera dengan pendapatan yang tinggi. Jika kita gagal mencetak lulusan yang siap kerja, bonus demografi ini justru bisa berubah menjadi bencana.

Harapan seluruh komponen masyarakat adalah agar perbaikan mutu ini nyata dan bisa dirasakan, sehingga generasi muda siap menghadapi berbagai masalah yang semakin rumit di masa depan. Tantangan terbesar adalah bagaimana cara menjalankan perbaikan ini secara konsisten dan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah kerja sama yang erat dan niat baik dari pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat. Dengan komitmen bersama, kita bisa memastikan uang besar ini menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dan benar-benar siap memimpin masa depan.