Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Hak Asasi

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Hak Asasi
Oleh: Gangga Metri Dalimi

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru 2025 menandai fase penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu inovasi paling menonjol sekaligus kontroversial adalah pengaturan mengenai pengakuan bersalah terdakwa dalam proses peradilan pidana. Mekanisme ini digadang-gadang sebagai instrumen untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, di sisi lain, ia memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan.

Secara normatif, pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru 2025 tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat bukti, melainkan sebagai mekanisme prosedural yang dapat memengaruhi jalannya persidangan dan penjatuhan pidana. Dengan adanya pengakuan bersalah, proses pembuktian dapat dipersingkat, beban perkara di pengadilan berkurang, dan kepastian hukum lebih cepat tercapai. Dari sudut pandang manajemen peradilan, kebijakan ini tampak rasional dan progresif.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, pengakuan terdakwa selama ini sering kali diperoleh dalam situasi yang problematis. Sejarah panjang penggunaan kekerasan, tekanan psikologis, maupun iming-iming keringanan hukuman dalam tahap penyidikan masih menjadi bayang-bayang gelap yang sulit diabaikan. Oleh karena itu, pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak yang sangat ketat.

KUHAP Baru 2025 secara eksplisit menegaskan bahwa pengakuan bersalah hanya sah apabila diberikan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan. Hakim diwajibkan untuk memastikan bahwa terdakwa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut. Penegasan ini merupakan langkah maju dibandingkan KUHAP lama yang masih membuka ruang penafsiran luas terhadap nilai pembuktian pengakuan terdakwa.

Dalam perspektif prinsip fair trial, pengakuan bersalah seharusnya tidak menghapus kewajiban negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah. Pengakuan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan diuji di persidangan. KUHAP Baru tampaknya menyadari hal ini dengan tetap menempatkan pengakuan bersalah sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian, bukan sebagai bukti tunggal yang menentukan.

Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada implementasi. Dalam sistem peradilan yang masih sarat dengan relasi kuasa timpang antara aparat penegak hukum dan tersangka, pengakuan bersalah berpotensi menjadi alat legitimasi praktik koersif. Tersangka yang berada dalam posisi lemah—baik secara ekonomi, pendidikan, maupun psikologis—dapat terdorong untuk mengakui perbuatan yang tidak sepenuhnya dipahaminya demi menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Pengakuan bersalah juga berkaitan erat dengan isu efisiensi versus keadilan. Negara memang berkepentingan untuk mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian kasus. Namun, efisiensi tidak boleh dibayar dengan pengorbanan prinsip keadilan substantif. Peradilan pidana bukan sekadar mesin administrasi perkara, melainkan instrumen perlindungan hak warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Di sinilah peran hakim menjadi sangat sentral. KUHAP Baru 2025 menempatkan hakim sebagai penjaga utama (guardian) atas keabsahan pengakuan bersalah. Hakim tidak boleh bersikap pasif menerima pengakuan terdakwa, melainkan wajib menggali latar belakang, proses, dan kondisi psikologis yang melingkupi pengakuan tersebut. Tanpa sikap kehati-hatian ini, pengakuan bersalah justru dapat menjelma menjadi sumber ketidakadilan baru.

Selain hakim, peran penasihat hukum juga tidak kalah penting. KUHAP Baru menjamin hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak awal proses peradilan. Pendampingan ini menjadi kunci agar pengakuan bersalah benar-benar merupakan keputusan sadar dan rasional, bukan hasil tekanan atau ketidaktahuan. Tanpa pembelaan yang efektif, konsep pengakuan bersalah kehilangan legitimasi moral dan hukumnya.

Pengaturan pengakuan bersalah juga harus dibaca dalam konteks pembaruan budaya hukum aparat penegak hukum. Jaksa, sebagai pihak yang berkepentingan dalam pembuktian, harus menahan diri untuk tidak menjadikan pengakuan bersalah sebagai jalan pintas semata. Penuntutan tetap harus disusun berdasarkan alat bukti yang sah dan diuji di persidangan, bukan semata-mata bertumpu pada pengakuan terdakwa.

Dalam konteks kelembagaan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keseragaman penerapan mekanisme pengakuan bersalah melalui pedoman teknis dan yurisprudensi. Tanpa panduan yang jelas, penerapan pengakuan bersalah berpotensi berbeda-beda antar pengadilan, yang pada akhirnya merusak asas kepastian hukum.

Sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prasyarat mutlak. Jika pengakuan bersalah masih dikejar sejak tahap penyidikan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, maka seluruh bangunan normatif KUHAP Baru akan runtuh di tingkat praktik.

Pada akhirnya, pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru 2025 adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan efisiensi dan percepatan proses peradilan. Di sisi lain, ia menyimpan risiko besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pilihan kebijakan ini hanya akan bermakna positif jika diiringi dengan komitmen kuat seluruh aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan di atas kepentingan administratif.

Jika pengakuan bersalah dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak, maka ia dapat menjadi instrumen reformasi peradilan pidana yang progresif. Namun, jika ia digunakan sebagai alat pragmatis untuk mengejar angka penyelesaian perkara, pengakuan bersalah justru akan menjadi simbol kegagalan reformasi hukum acara pidana itu sendiri.

Oleh karena itu, tantangan terbesar KUHAP Baru 2025 bukanlah pada rumusan normanya, melainkan pada keberanian dan integritas para penegak hukum dalam menerjemahkannya ke dalam praktik. Di titik inilah, masa depan keadilan pidana Indonesia akan diuji.

 

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru 2025: Instrumen Efisiensi atau Ujian Perlindungan Hak Terdakwa?

Oleh: ………

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru 2025 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola peradilan pidana di Indonesia. Salah satu pengaturan yang paling menarik perhatian adalah mekanisme pengakuan bersalah terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengakuan bersalah tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai bagian dari alat bukti, tetapi sebagai fakta hukum yang memiliki implikasi prosedural terhadap jalannya persidangan dan penjatuhan pidana.

Dalam KUHAP Baru 2025, pengakuan bersalah diatur secara lebih tegas dan terstruktur. Pengakuan bersalah hanya memiliki nilai hukum apabila disampaikan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan. Hakim diwajibkan memastikan bahwa terdakwa memahami secara penuh konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut, termasuk dampaknya terhadap pembuktian dan kemungkinan pemidanaan. Pengaturan ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menempatkan pengakuan bersalah sebagai bagian dari proses peradilan yang adil.

Secara normatif, KUHAP Baru menegaskan bahwa pengakuan bersalah tidak dapat berdiri sendiri. Pengakuan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan diuji di persidangan. Dengan demikian, beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum, bukan dialihkan kepada terdakwa. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa negara tidak boleh menghukum seseorang semata-mata karena pengakuannya.

Pengaturan tersebut merupakan koreksi terhadap praktik lama yang kerap menjadikan pengakuan terdakwa sebagai bukti utama, bahkan dominan. Dalam praktik peradilan pidana sebelumnya, tidak jarang pengakuan di tingkat penyidikan menjadi fondasi dakwaan, sementara pengujian keabsahannya di persidangan berlangsung secara minimal. KUHAP Baru berupaya mengakhiri praktik tersebut dengan menempatkan persidangan sebagai ruang utama untuk menilai apakah pengakuan bersalah benar-benar sah dan dapat dipercaya.

KUHAP Baru 2025 juga menautkan pengakuan bersalah dengan prinsip non self-incrimination. Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatannya dan tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Setiap pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan, tekanan, ancaman, atau perlakuan tidak manusiawi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian. Ketentuan ini merupakan jaminan normatif yang penting dalam negara hukum.

Dari perspektif manajemen peradilan, pengaturan pengakuan bersalah sering dipandang sebagai instrumen efisiensi. Dengan adanya pengakuan bersalah, pemeriksaan perkara dapat berlangsung lebih singkat karena fokus persidangan tidak lagi sepenuhnya tertuju pada pembuktian yang panjang. Namun, KUHAP Baru secara sadar tidak menempatkan efisiensi sebagai tujuan utama. Efisiensi hanya dapat dicapai sepanjang tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Peran hakim dalam mekanisme pengakuan bersalah menjadi sangat sentral. KUHAP Baru menempatkan hakim sebagai pihak yang wajib menilai secara aktif apakah pengakuan bersalah diberikan secara bebas dan rasional. Hakim tidak boleh menerima pengakuan secara formalistik, melainkan harus menggali latar belakang, proses, serta kondisi yang melingkupi pengakuan tersebut. Dengan kata lain, pengakuan bersalah harus diuji, bukan sekadar dicatat.

Selain hakim, peran penasihat hukum juga diperkuat. KUHAP Baru menjamin hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum ketika menyampaikan pengakuan bersalah di persidangan. Pendampingan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah merupakan hasil keputusan sadar terdakwa, bukan akibat ketidaktahuan atau tekanan situasional. Tanpa pendampingan hukum yang efektif, pengakuan bersalah berpotensi kehilangan legitimasi hukumnya.

Pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru juga menegaskan bahwa persidangan tetap harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Hak publik untuk mengawasi jalannya persidangan tidak hilang hanya karena terdakwa mengakui perbuatannya. Prinsip keterbukaan ini penting untuk mencegah praktik-praktik informal yang berpotensi merugikan terdakwa atau menyimpang dari hukum acara.

Dalam konteks pembuktian, KUHAP Baru mempertahankan prinsip bahwa putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Pengakuan bersalah menjadi bagian dari rangkaian pembuktian, bukan pengganti pembuktian. Dengan konstruksi ini, KUHAP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tantangan terbesar dari pengaturan ini terletak pada implementasi. Dalam sistem peradilan pidana yang masih menghadapi persoalan disparitas kekuatan antara aparat penegak hukum dan tersangka, pengakuan bersalah berpotensi disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan norma menjadi kunci utama keberhasilan mekanisme ini.

Dalam konteks kelembagaan, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memastikan keseragaman penerapan pengakuan bersalah melalui pedoman teknis, pelatihan hakim, dan pengawasan internal. Tanpa panduan yang jelas, terdapat risiko perbedaan penerapan antar pengadilan yang dapat mengganggu asas kepastian hukum.

Sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prasyarat penting. Pengakuan bersalah di persidangan hanya akan bermakna apabila proses penyidikan dan penuntutan sejak awal telah dilakukan sesuai hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada akhirnya, pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru 2025 adalah instrumen hukum yang sarat dengan potensi. Ia dapat menjadi sarana percepatan proses peradilan sekaligus memperkuat kontrol hakim terhadap keabsahan pembuktian. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika pengakuan bersalah ditempatkan secara proporsional dan diawasi secara ketat.

KUHAP Baru telah menyediakan kerangka normatif yang relatif komprehensif. Tugas selanjutnya berada pada para penegak hukum untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah tidak berubah menjadi jalan pintas yang menggerus keadilan. Di sinilah kualitas negara hukum diuji: bukan pada seberapa cepat perkara diselesaikan, tetapi pada seberapa adil proses itu dijalankan.

Penulis : Gangga Metri Dalimi