Angka yang Menipu: Mengapa GDP Tidak Bisa Mengukur Kemiskinan di Papua?

Angka yang Menipu: Mengapa GDP Tidak Bisa Mengukur Kemiskinan di Papua?
Oleh: Naiya Isma Fatimah
Universitas Negeri Malang

Coba bayangkan sebuah rumah tangga yang hidup di atas tanah kaya emas, tetapi anggota keluarganya tidak bisa makan tiga kali sehari dengan cukup. Itulah potret paradoks yang terjadi di Papua. Selama beberapa dekade, Papua menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara melalui tambang, gas alam, dan hutan tropisnya. Akan tetapi, pada saat yang sama, Provinsi Papua Tengah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional hanya menyentuh 60,64 pada 2025, jauh di bawah provinsi DKI Jakarta yang mencapai 80,05. Pertanyaannya tidak lagi ”Mengapa Papua miskin?”, melainkan ”mengapa kita terus salah mengukurnya?”. Sebab jika alat ukurnya cacat, maka kebijakan yang dihasilkan pun akan meleset dari sasaran.

Selama ini, ketika pemerintah berbicara soal kemajuan, Produk Domestik Bruto (GDP) merupakan tolak ukur yang paling sering dipamerkan. GDP mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah. Secara teknis, angka akan naik ketika terdapat aktivitas ekonomi, misalnya perusahaan tambang yang mengeruk ribuan ton bijih tembaga di perut bumi Papua. Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh GDP ”Uang hasil produksi mengalir ke mana?”

Stiglitz, Sen, dan Fitoussi dalam dalam laporan berpengaruh mereka Mismeasuring Our Lives (2010) menegaskan bahwa GDP yang tumbuh saja tidak cukup, ia dapat menyesatkan apabila tidak disertai gambaran distribusi dan kesejahteraan nyata. Di Indonesia, antara tahun 2000 hingga 2025, GDP perkapita naik 5,83 kali lipat dan gini ratio ikut melonjak dari 0,30 menjadi 0,363 pada September 2025. Artinya, kue ekonomi memang membesar, namun 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menikmati 19,28% dari pertumbuhan konsumsi itu. Di Papua, situasinya jauh lebih ekstrem. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) papua tampak menjanjikan karena ditopang oleh sektor tambang. Tetapi sebagian besar nilai itu tidak tinggal di dalam komunitas lokal, ia mengalir ke luar: ke pusat korporasi, ke pajak pusat, ke rantai distribusi yang tidak menyentuh desa-desa di pegunungan. Alhasil, di berbagai wilayah di Papua akses jalan, listrik, dan air bersih terasa seperti kemewahan, bukan hak dasar. GDP tidak pernah melihat semua ini, karena selama ini kebijakan publik terlalu berpatokan pada GDP, sehingga kebijakan yang lahir pun ikut buta terhadap wajah asli kemiskinan di Papua.

Pada titik ini lah penting bagi kita untuk membedakan kekayaan tanah dan kemiskinan manusia. Secara geografis dan geologis, Papua merupakan wilayah yang luar biasa kaya. Namun ironisnya, banyak warganya justru mengalami deprivasi multidimensi, yakni sebuah kondisi di mana seseorang kekurangan dalam banyak hal dan terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh seorang ibu di Kabupaten Nduga, ia mungkin tidak masuk kategori “miskin” apabila mengandalkan ukuran kemiskinan moneter versi BPS. Penghasilannya cukup untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras. Namun, rumahnya tidak beraliran listrik, anaknya yang terpaksa putus sekolah karena jarak ke sekolah terlalu jauh, dan ia melahirkan tanpa tenaga medis karena untuk sampai ke puskesmas terdekat harus melintasi medan yang sulit dengan jarak perjalanan yang berjam-jam. Secara statistik tidak tergolong miskin, namun secara realitas miskin dalam banyak hal sekaligus. Inilah ironi besar yang luput dari angka-angka yang diklaim sebagai cermin kebenaran.

Sebuah terobosan penting dalam pengukuran kemiskinan hadir pada 2010. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) bersama United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan Multidimensional Poverty Index (MPI) sebagai kritik atas keterbatasan pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan semata. MPI tidak hanya bertanya “Berapa penghasilan Anda?”, tetapi juga “Apakah Anda memiliki akses terhadap air bersih?”, “Apakah di rumah Anda terdapat anak yang tidak sekolah?”, serta “Apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami kekurangan gizi?”. MPI mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang kemudian dipecah menjadi sepuluh indikator spesifik. Seseorang dianggap “miskin multidimensi” apabila mengalami deprivasi pada setidaknya sepertiga dari keseluruhan indikator tersebut secara bersamaan.

Pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan pendekatan serupa, yang dikenal sebagai Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Data IKM menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten di Papua secara konsisten menempati posisi tertinggi secara nasional. Kabupaten Nduga, misalnya, pernah mencatat dimana seluruh penduduknya hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi, sementara PDRB-nya tidak terlihat “buruk” di atas kertas. Inilah hakikat kemiskinan tersembunyi, tidak tampak dalam gemerlap GDP. Namun nyata di dalam rumah-rumah, di tubuh anak-anak yang kurang gizi, dan di kelas-kelas yang kosong karena murid-muridnya terpaksa membantu orang tua di ladang untuk menyambung hidup.

Amartya Sen, ekonom peraih Nobel sekaligus konseptor Human Development Index (HDI) dan MPI, berargurmen bahwa pembangunan sejati bukan soal pertumbuhan angka, melainkan soal perluasan kebebasan nyata yang dinikmati manusia. Kebebasan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Tanpa kebebasan tersebut, pertumbuhan ekonomi sebesar apapun tidak dapat disebut pembangunan. Dengan kerangka ini, kita dapat melihat bahwa persoalan Papua bukan semata-mata minimnya anggaran. Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah mengalir dalam jumlah besar selama lebih dari dua dekade. Persoalannya terletak pada ketepatan indikator dan arah kebijakan. Apakah anggaran benar-benar diarahkan pada dimensi deprivasi yang paling parah, atau hanya fokus pada proyek infrastruktur yang mudah difoto? Selama kita masih menjadikan PDBR sebagai satu-satunya barometer kemajuan, maka kita akan terus membuat keputusan seperti orang buta yang mengandalkan peta yang salah.

GDP tidak salah sebagai alat ukur aktivitas ekonomi, kesalahannya adalah ketika GDP digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai kesejahteraan rakyat, khusunya di wilayah Papua yang ekonominya sangat bergantung pada industri ekstraktif dengan hasilnya yang tidak berputar secara lokal. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Indonesia sudah saatnya beralih pada dashboard indikator yang lebih holistik dengan mengintegrasikan MPI, HDI, akses layanan dasar, dan kesejahteraan subjektif.  Semua itu harus duduk bersama dalam perencanaan anggaran dan evaluasi program. Bukan berarti GDP tidak berguna, GDP tetap penting, tetapi kita harus sadar bahwa kemiskinan manusia terlalu kompleks, terlalu berlapis, dan terlalu multidimensi untuk direduksi dalam satu angka saja. Karena itu, jangan sampai kekayaan tanah yang melimpah ruah justru membodohi kita dan menutupii realitas pahit kemiskinan yang tinggal di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press
Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.P. (2010). Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up. The New Press.
Asatu News. (2026). Mengejar Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Optimisme Makroekonomi.
Badan Pusat Statistik. (2026). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2025.
Badan Pusat Statistik. (2026). Gini Ratio September 2025 Tercatat Sebesar 0,363.
Worldometer. (2026). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2025.