Pelayanan Adminduk Tanjung Jabung Timur: Dari Standar ke Kepuasan

 

Pelayanan Adminduk Tanjung Jabung Timur: Dari Standar ke Kepuasan

Ilustrasi pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

    KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran merupakan dokumen penting yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai urusan. Karena itu, proses pengurusannya seharusnya tidak membuat warga kesulitan. Pelayanan adminduk seharusnya memudahkan masyarakat, mulai dari memperoleh informasi persyaratan hingga menyelesaikan pengurusan dokumen. Hal tersebut penting diperhatikan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Menurut saya, aturan tersebut harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Petugas perlu menjelaskan persyaratan secara langsung dan memastikan warga memahami tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai masyarakat harus datang kembali hanya karena informasi yang diterima sejak awal kurang jelas.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 35 Tahun 2021. Dokumen tersebut memuat persyaratan dan ketentuan pelayanan, termasuk aspek keramahan petugas dan evaluasi kepuasan masyarakat (Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021). Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi dasar hukum penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Adanya standar pelayanan perlu diikuti dengan pelaksanaan yang jelas. Saat mengurus dokumen, warga seharusnya mengetahui persyaratan yang harus dibawa, tahapan pengurusan, dan perkiraan waktu penyelesaiannya. Masyarakat harus bisa mengetahui persyaratan, mengikuti prosedur tanpa kebingungan, dan memperoleh informasi yang jelas mengenai waktu penyelesaian dokumen. Jika hal-hal tersebut belum berjalan dengan baik, pemerintah perlu mengetahui penyebabnya dan memperbaiki bagian yang masih menyulitkan warga.

Untuk menilai pelaksanaan standar tersebut, pemerintah perlu memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan warga. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui bagian pelayanan yang perlu diperbaiki. Jika persyaratan sulit dipahami, misalnya, Disdukcapil dapat memperjelas papan informasi dan penjelasan petugas. Jika ditemukan waktu tunggu yang panjang, alur pelayanan perlu ditinjau kembali. Dari hasil evaluasi tersebut, Disdukcapil dapat mengetahui apakah warga masih kesulitan memahami persyaratan, terlalu lama menunggu, atau mengalami kendala lain saat mengurus dokumen.

Akses pelayanan juga perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah Tanjung Jabung Timur. Bagi warga yang tinggal jauh dari kantor Disdukcapil, mengurus dokumen bisa membutuhkan biaya transportasi dan waktu tambahan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melibatkan kantor desa untuk membantu menjelaskan persyaratan serta mempertimbangkan layanan jemput bola di wilayah yang sulit dijangkau.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi pilihan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023, menjadi landasan bagi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara daring. Layanan digital bisa membantu warga memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun, pemerintah tetap perlu menyediakan pelayanan secara langsung karena sebagian warga mungkin kesulitan menggunakan internet atau perangkat digital.

Sebagai langkah konkret, Disdukcapil perlu menyediakan informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya jika ada, dan estimasi waktu penyelesaian melalui papan informasi serta kanal resmi yang mudah diakses. Informasi tersebut harus jelas, konsisten, dan diperbarui apabila terdapat perubahan ketentuan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan dan mengurangi risiko kesalahpahaman mengenai prosedur pelayanan.

Selain keterbukaan informasi, penanganan pengaduan juga perlu mendapat perhatian. Survei kepuasan dan pengaduan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada pengumpulan penilaian. Disdukcapil perlu menindaklanjuti keluhan dan menjelaskan langkah perbaikan yang dilakukan. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk menilai apakah perubahan tersebut benar-benar memperbaiki kualitas pelayanan. Warga perlu mengetahui bahwa keluhan mereka ditanggapi. Karena itu, Disdukcapil sebaiknya menyampaikan tindak lanjut atas pengaduan yang masuk dan mengevaluasi apakah perbaikan tersebut sudah berjalan.

Jumlah dokumen yang diterbitkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kepastian waktu, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan. Menurut saya, keberhasilan pelayanan adminduk di Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari pengalaman warga saat mengurus dokumen. Jika persyaratan mudah dipahami, prosesnya jelas, dan petugas memberikan informasi yang pasti, standar pelayanan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah informasi mudah dipahami, prosedur tidak membingungkan, dan dokumen dapat diurus dengan kepastian yang jelas? Hal-hal inilah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di tulis oleh Herlina Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi